Polda NTT Akui Terima Dana dari Australia untuk Halau Imigran

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengakui menerima bantuan dana dari Polisi Federal Australia (AFP/Australian Federal Police) sebagai dana operasional guna menghalau imigran gelap ke negara Kanguru tersebut.

Namun Kepala Polda NTT, Brigjen. Pol. Jacki Uly, MSc. Mengatakan kepada wartawan di Mapolda NTT, Kupang, Sabtu (10/11), dana yang diterima melalui Mabes Polri setiap tiga bulan sekali itu terlalu kecil jumlahnya. ”Kita memang dapat kucuran dana itu, tapi terlalu kecil,” kata Kapolda. Kapolda mengungkapkan hal itu kepada wartawan karena beberapa waktu lalu, walau pihak Australia telah menyatakan sedang membantu dana operasional bagi Polri guna menghalau imigran gelap yang akan masuk Australia, namun pihak Polri selalu membantah. Bantahan terakhir disampaikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabahumas) Polri Irjen Pol. Didi Widajadi di Jakarta, Senin (3/9) lalu yang menyatakan bahwa Polri tidak pernah menerima dana jutaan dolar dari Australia guna membiayai operasi pencegahan masuknya imigran gelap ke Australia. ”Berita itu tidak benar,” kata Didi waktu itu.

Banyak Capeknya
Dikonfirmasi wartawan usai memimpin serah terima jabatan Wakil Kepala Polda NTT dari Komisari Besar Polisi Drs. Gregorius Mere kepada pejabat baru Komisaris Besar Polisi Drs. Arthur Damanik, Kapolda mengatakan, Polri dan AFP memang telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk menangkap dan menginvestigasi pelaku dan otak penyelundup imigran ilegal ke Australia. Guna mendukung kerja sama tersebut, AFP kemudian menyalurkan bantuan dana operasional bagi Polri untuk terus bekerja menghalau serta menangkap dan menginvestigasi pelaku dan otak penyeludup imigran gelap itu. Dana tersebut disalurkan Mabes Polri langsung ke Direktorat Reserse Polda NTT untuk Bagian Pengawasan Orang Asing (POA). Informasi yang dihimpun SH menyebutkan, bantuan AFP tersebut sebesar Rp 25 juta per triwulan dan dibagi untuk lima Polda, yaitu Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Bali, Polda NTT dan Polda NTB. Bahkan kemungkinan sudah ditambah dengan Polda Irian Jaya dan Polda Riau.

Tapi, ”Saya tidak tahu berapa persis jumlahnya, karena langsung disalurkan POA. Tetapi, seingat saya dana itu jumlahnya sangat sedikit, sehingga tidak mencukupi biaya operasional di lapangan,” kata Kapolda ketika ditanya kebenaran jumlah dana itu. Menurut Kapolda, kerja sama antara Polri dan AFP itu lebih banyak capeknya, karena tidak didukung sarana yang memadai serta dana yang cukup bagi petugas Polri di lapangan.

”Kami di Polda NTT lebih banyak capeknya karena banyak keterbatasan. Anda tahu sendiri wilayah ini adalah provinsi kepulauan. Sehingga membutuhkan mobilitas tinggi,” katanya. Soal upaya Polda NTT untuk terus menghalau masuknya imigran ilegal asal Timur Tengah ke Australia, Kapolda mengatakan, hal itu dilakukan atas dasar alasan hubungan kerja sama tersebut. ”Alasan lain yang lebih menguat karena masalah kemanusiaan. Kami tidak mau kasus tenggelamnya imigran di wilayah Sumatra itu terjadi juga di NTT,” tandas Kapolda.

Di Kupang, ibu kota Provinsi NTT saat ini sedang diamankan 473 imigran asal Timur Tengah yakni 233 orang asal Irak, 190 orang asal Afghanistan, 47 orang asal Pakistan dan tiga orang asal Iran. (dar)